Di duga adanya keterlibatan istri oknum anggota Polri berpangkat Kombes di Polda Sumsel

 

(Muba) jurnalisme info 24 Februari 2024 — Supremasi hukum kembali diuji setelah mencuatnya dugaan keterlibatan istri seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang bertugas di Polda Sumatera Selatan dalam sebuah kasus yang menyita perhatian publik.

Sumber terpercaya mengungkapkan bahwa istri pejabat kepolisian tersebut diduga terlibat dalam praktik yang berpotensi melanggar hukum yaitu dugaan keterlibatan dalam pengendalian distribusi dan pengendalian pasar gelap BBM ilegal.Namun, hingga saat ini, pihak berwenang belum bisa dikonfirmasi mengingat jarak tempuh dan keterbatasan jaringan dengan Propam Polda.

Keberadaan hukum dalam suatu negara tidak boleh tunduk pada kekuatan individu, apalagi ketika pihak yang diduga terlibat memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum. Prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum harus menjadi landasan utama dalam menangani perkara ini. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun yang terbukti bersalah, termasuk keluarga anggota kepolisian.

Masyarakat menaruh harapan besar pada institusi Polri agar tetap profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Komitmen Kapolri dalam menjaga integritas lembaga harus tercermin dalam langkah konkret, termasuk menindak setiap pelanggaran hukum yang melibatkan anggota atau keluarganya.

Perlu ditekankan bahwa supremasi hukum bukan sekadar jargon kosong, melainkan prinsip fundamental yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Publik akan terus mengawal kasus ini agar tidak berakhir dengan kompromi yang merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Baca Juga

Apakah hukum benar-benar akan ditegakkan dengan adil? Atau justru kasus ini akan berakhir dengan perlakuan istimewa? Semua mata kini tertuju pada Polda Sumsel dan Polri dalam memastikan bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang berkuasa, tetapi juga hak setiap warga negara.

Sementara penggiat sosial mandiri yang juga sebagai wartawan aktif saat di bincangi mengatakan 

"Memang isunya begitu namun saat ini kami belum menemukan bukti yang kuat, sementara kawan-kawan yang tergabung beberapa media yang sudah bersatu dan solid dalam pemberitaan akan menggali lebih dalam terkait dugaan tersebut.kami berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia sehingga peran kontrol pada kelompok kami berjalan profesional dan berintegritas"ucapnya 

Lanjutnya,

"Setiap issu sebaiknya kita kita cerna dulu Jagan sampai menjadi buah bibir yang menjatuhkan reputasi orang lain,baik polri,TNI, ataupun instansi lainnya.Kalaupun memang terlibat sebaiknya yang bersangkutan menghentikan sementara aktivitas tersebut sampai ada regulasi yang mengatur terkait minyak rakyat sehingga tidak berpotensi melanggar hukum dan merusak marwah institusi Polri.kita Masi menunggu regulasi dan tata kelola minyak rakyat di Musi Banyuasin agar pekerja minyak mendapatkan solusi yang berkemanusiaan,dan PAD dapat di serap dari sumber daya alam yang satu ini"tandasnya.

(Rill tim)

(Andika)