BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Surakarta, jurnalisme.info -
Buntut Pernyataan ambigu dari Mentri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menjelaskan bahwa ojek online ( ojol ) tidak termasuk dalam kelompok yang mendapat subsidi BBM tepat sasaran, karena ojol lebih tepat dianggap sebagai bentuk usaha, menurutnya, “Ojek online kan dia pakai untuk usaha, lho iya dong, masa usaha disubsidi?” kata Bahlil, pada Jumat, ( 29/11/2024 ), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi langsung ke masyarakat tidak mampu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jelasnya, ini menjadi trigger pemantik bagi para driver ojek online yang merasa kecewa dan menyayangkan statement tersebut datang dari seorang Mentri ESDM, karena ini sama saja menabuh genderang perang bagi sebagian driver ojol yang merasa statement dan kebijakan tersebut sangatlah rawan menimbulkan gejolak di arus bawah.
Dan benar saja setelah beberapa kali perundingan dan penggodogan wacana akhirnya 11 Desember kemarin rekan rekan melalui wakilnya di pusat ( Koalisi Ojol Nasional ) mengadakan aksi demo guna meminta kejelasan sikap dari pemerintah dan memastikan status ojol, setidaknya ada 3 alasan kenapa aksi tersebut di laksanakan :
1 . Subsidi BBM hanya berlaku hingga Draft pencabutan subsidi BBM selesai dibuat.
2 . Tahun 2025 Subsidi BBM akan diganti menjadi BLT, yg dianggap tidak tepat sasaran bagi ojol.
3 . Pernyataan Bahlil masih ambigu, Kemenkop menyatakan ojol masuk ke dalam kategori UMKM, sementara status ojol ini belum jelas.
Kemudian Pasca berakhirnya Aksi Demo 11.12 kemarin dan setelah melewati proses evaluasi, salah seorang perwakilan ( Koalisi Ojol Nasional ) Andi menyampaikan pada wartawan " Pihak humas kementerian ESDM mengatakan bahwa draft skema penarikan subsidi masih dalam pengkajian, kemungkinan akan selesai di tahun 2025 dan di sahkan oleh Presiden, jadi ada salah satu pernyataan Ketua Umum organisasi ojol yang menyatakan permasalahan subsidi BBM ini clear mungkin hanya untuk di tahun ini, karena memang benar ojol msh bisa mendapatkan subsidi untuk saat ini, tapi bagaimana dengan tahun depan? ...sedangkan kami dari Koalisi Ojol Nasional ( KON ) berusaha memperjuangkan agar ojol tetap bisa mendapatkan subsidi BBM tanpa syarat seterusnya, jadi kami tetap akan terus memperjuangkan sampai ada pernyataan dari kementerian terkait ( ESDM ) bahwa subsidi BBM akan terus diberikan berikan untuk ojol tanpa rentan waktu, KON akan terus memperjuangkan agar ojol bisa terus mendapatkan subsidi BBM tanpa syarat apapun, " paparnya.( 12/12/2024 )
" Permasalahan subsidi BBM yang di peruntukan untuk ojol dianggap belum clear dan masih ambigu, karena masih ada kemungkinan besar di tahun 2025 setelah skema selesai di buat dan disahkan ojol tidak lagi bisa merasakan subsidi BBM karena akan beralih kepada skema baru yaitu BLT dan ini artinya akan ada pengurangan nilai barang dan pasti'nya akan tumpang tindih dengan penerima manfaat bansos seperti yang di lakukan oleh Kemensos, jadi Aksi belum berakhir ya ini baru permulaan, " pungkasnya.
Josafat Satrijawibawa, Ketua Presidium Aksi Garda Surakarta, juga mengatakan pada Wartawan ( 11/12/2024 ) " Mengenai regulasi dan payung hukum ojol tersebut berulang kali kita sudah melakukan aksi dan juga memberikan statement serta hasil dari penggodogan wacana kita bersama kawan kawan yang kami berikan pada Ketua DPRD maupun Walikota, juga sudah kita lemparkan wacana tersebut lewat petisi online, namun hingga sekarang memang belum ada kejelasan terkait hal tersebut, Karena itu adalah kewenangan pusat dalam menentukan, bukan ranah mereka dalam pengambilan keputusan, mereka sifatnya hanya mengantarkan saja dan menjadi perpanjangan tangan serta wakil rakyat untuk menyampaikan persoalan tersebut pada pihak yang terkait dan berwenang di pusat, selanjutnya keputusan tetap menunggu kebijakan pusat, kemudian ditanyakan terkait dengan Aksi Demo ( Koalisi OJol Nasional ) KON, Pak Jo menambahkan bahwa pihaknya dari Gabungan Aksi Roda Dua Solo Raya ( Garda ) memang di telepon oleh Koordinator Aksi KON pusat, namun karena mengingat fokus dan persiapan rekan rekan Solo Raya yang belum cukup persiapan untuk bersinergi bersama dalam aksi kali ini, jadi ya kita hanya mendoakan dan berharap hasil yang terbaik dari rekan rekan KON Jabodetabek, yang sedang menggelar aksi, kita lihat dan godog dulu sembari mematangkan materi dan wacana, "paparnya.
Terlepas dari fungsi dan perannya, ada tantangan dan masalah yang dihadapi ojek online, meskipun memiliki berbagai manfaat, industri ojek online juga menghadapi sejumlah tantangan dan masalah, termasuk ketidakjelasan status dan payung hukum, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh ojol di Indonesia adalah ketidakjelasan status dan payung hukum dari pemerintah, hal ini menyebabkan banyak pelanggaran, eksploitasi, dan monopoli yang di duga di lakukan oleh perusahaan aplikasi ojol, karena tidak adanya regulasi yang jelas.
Sementara Aksi Bela Ojol 11.12 berlangsung aman, damai dan lancar, tanpa halangan satu apapun, di Jabodetabek, namun memang di temukan fakta baru tutur Perwakilan KON dan Komunitas yang masuk kedalam, " Bahwa subsidi BBM buat ojol hanya berlaku sampai 2024,untuk 2025 BBM subsidi untuk ojol akan di gantikan dengan BLT yang bakalan merugikan nasib ojol, hal ini membuktikan bahwa opini yang berkembang dan share share'an ojol dpt subsidi BBM terbantahkan, hal tersebut hanya untuk meredam aksi ojol terlaksana, kami menghimbau untuk Ojol se'nunsatara, perjuangkan nasib kalian sebelum kebijakan ini ketok palu, piring piring rezeki anakmu akan kosong dan jeritan lapar anak anak ojol akan menggema di nusantara, KON tetap akan berjuang melawan kebijakan ini, berjuanglah bersama KON kalo mencari kebenaran dan keadilan di negri ini salam satu aspal, " pungkasnya, dalam narasi yang dibuat selepas evaluasi dan di blast ke Koordinator Koordinator Ojol.( 12/12/2024 )
Di penghujung Akhir Tahun 2024, Ojol kembali menggoreskan warnanya sendiri di tanah air dengan aksi 11/12 KON pusat yang sedang melakukan Aksi Demo hari ini, semoga dari penyampaian pendapat tersebut bisa segera mendapat respon dan follow up secepatnya dari pemerintahan Republik Indonesia yang Baru.
( Pitut Saputra )
