BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Jakarta, Jurnalisme.info - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan selama 25-27 Oktober. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut terobosan tersebut merupakan upaya pendekatan kedisiplinan dan ketangguhan oleh Prabowo untuk para menteri di Kabinet Merah Putih.
Bahkan dilansir dari Dailynotif.com langkah Prabowo ini sudah seperti Kabinet di negara maju lainya.
"Langkah ini mencerminkan pendekatan yang mengutamakan kedisiplinan, ketangguhan, dan strategi kepemimpinan yang responsif dalam pemerintahan," ujar Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/10).
Dia mengatakan, melalui pembekalan atau pelatihan di lingkungan militer tersebut, diharapkan dapat meningkatkan karakter kepemimpinan para menteri dan wakilnya agar menjadi tim yang kuat dan membentuk karakter tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dalam lima tahun ke depan dengan cepat dan efektif.
"Penting untuk memahami, tujuan utama pelatihan ini bukan untuk memasukkan gagasan militerisme ke dalam pemerintahan, melainkan membekali para pejabat dengan keterampilan kepemimpinan yang lebih tangguh dan kemampuan manajemen krisis," jelasnya.
Menurut Fahmi, pelatihan untuk jajaran Kabinet Merah Putih itu bakal fokus pada pengembangan karakter dan disiplin yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam konteks pemerintahan sipil. Dia menekankan, cara Prabowo tersebut bukan untuk merombak pemerintahan yang demokratis, melainkan sebuah langkah dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang solid.
"Prabowo tampaknya ingin membentuk kabinet yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan, dengan cara yang tegas dan terstruktur namun tetap adaptif terhadap dinamika yang ada," kata Fahmi.
Rencana tersebut, lanjutnya, dapat memperkuat pemerintahan Prabowo nantinya menjadi responsif dan efektif, mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan militer yang positif.
"Ini mencerminkan komitmen Prabowo menciptakan pemerintahan yang lebih siap dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia," pungkasnya.
