BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Palembang | Jurnalisme.com - Pada Jumat (14/6/2024), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi (MAK) Sumatera Selatan menggelar demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palembang. Mereka menuntut agar Kejari segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang beserta jajarannya, termasuk Kepala Bidang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan di Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Kalidoni.
Tuntutan ini didasarkan pada dugaan kuat adanya praktek korupsi dalam proyek-proyek pembangunan jalan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2023. Proyek-proyek tersebut mencakup pemeliharaan dan peningkatan jalan di berbagai lokasi di kedua kecamatan. Beberapa proyek di antaranya adalah pemeliharaan jalan lingkungan Maskarebet di Kelurahan Talang Kelapa, peningkatan jalan Sukosari 2 RT 15 RW 05, serta pemeliharaan jalan pasar dan SD 234 Maskarebet, semua di Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Selain itu, proyek lainnya termasuk peningkatan jalan di perumahan Pondok Palem Indah RT 101, 75, dan 76, serta pembangunan jalan utama Perumnas Talang Kelapa. Di Kecamatan Kalidoni, proyek yang dipertanyakan meliputi pemeliharaan jalan di Lorong Abadi, Gang Melati/Mawar RT 17 RW 04, Komplek PHDM RT 01 RW 01, serta pemeliharaan jalan di Rawa Bebek dan Peltu Kohar RW 05.
Koordinator aksi MAK, Hendra, menyatakan kekhawatirannya terhadap kinerja PPK yang dapat memegang hingga 25 proyek sekaligus. Menurutnya, hal ini sangat berisiko dan sulit untuk dikontrol dengan baik. Hendra juga mengungkapkan bahwa tingkat pengembalian uang kerugian negara pada tahun 2023 di duga hampir di semua paket proyek yang mengindikasikan adanya potensi besar korupsi.
MAK telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini ke Kejari Palembang dan berharap Kejari segera turun tangan untuk mengecek kondisi proyek-proyek yang disorot. "Kami minta kepada Kejari Kota Palembang untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan semua proyek tersebut, dimana semua bukti telah kami lengkapi," ujar Hendra.
Dalam merespons aksi tersebut, Kasi Intelijen Kejari Palembang, DR Hardiansyah SH MH MI POL, menyampaikan apresiasinya terhadap MAK. Ia menyatakan bahwa tindakan MAK menunjukkan kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap kota Palembang agar terus berbenah dan memperbaiki diri. DR Hardiansyah juga menekankan bahwa pihaknya akan memeriksa seluruh kegiatan proyek yang diduga korupsi tersebut, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses pengerjaan.
Mengenai PPK yang menangani banyak proyek, DR Hardiansyah menjelaskan bahwa penunjukan PPK sudah sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ketat. "Walaupun PPK memegang banyak kegiatan, juga terdapat pengawas kegiatan di sana, jadi tidak mungkin pengawas kegiatan tidak memiliki tanggung jawab substansi pekerjaan," tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Kejari Kota Palembang akan melakukan pengecekan menyeluruh dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana korupsi. "Yakinlah pada kami, apabila sudah dianalisis oleh tim terhadap laporan pasti akan ditindaklanjuti apabila terdapat indikasi. Jangan menganggap kami diam dan tidak bergerak karena pada prinsipnya kita bekerja dalam senyap dan selalu membuahkan hasil yang dapat dilihat dari pemberitaan," ungkapnya.
DR Hardiansyah meminta masyarakat untuk menilai kinerja Kejari Kota Palembang secara objektif dan transparan demi kepentingan masyarakat luas. "Kami hadir melayani masyarakat kota Palembang dan menjadi manfaat bagi kota Palembang," pungkasnya. (Manda)
