BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Jakarta, Jurnalisme.Online-
Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal jabatan menteri yang kini justru menjadi rebutan oleh banyak pihak. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay merasa tak tepat bila disebut 'rebutan', namun lebih ke usulan jabatan menteri.
"Usulan seperti itu kan tidak salah. Tidak ada aturan yang melarangnya. Malah, semakin banyak yang memberikan usulan, semakin banyak alternatif pilihan. Dalam hal ini, diharapkan dapat mempermudah tugas Prabowo dalam menuntaskan transisi kepemimpinan nasional," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).
Faktanya, tegas Saleh, yang menentukan jumlah dan struktur kabinet tetap saja Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Sehingga sejumlah usulan bisa saja ditolak oleh presiden terpilih.
Saleh memandang apa yang disampaikan Megawati sebagai saran dan masukan saja. Paling tidak, tambah Saleh, Megawati memberikan perbandingan dengan kabinet di masanya kepemimpinan.
"Jumlah penduduk kita sudah semakin banyak. Urusan yang ditangani semakin kompleks. Persaingan semakin kompetitif, baik pada skala regional maupun global. Nah, Prabowo harus melihat ini secara futuristik. Dengan begitu, pemerintah ke depan dapat mengantisipasi berbagai rintangan dan halangan," lanjut Saleh.
"Bu Megawati adalah tokoh politik yang sangat senior. Kita semua sangat perlu mendengar saran dan pandangannya. Sama dengan bu Mega, tujuan kita juga adalah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, pernyataan soal 'rebutan menteri' disampaikan Megawati dalam Rakernas ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Megawati menyebut ada kepentingan dari satu pihak ke pihak lain terkait hal ini.
"Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik, begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar nih, sekarang ini sudah mulai woah... pada rebutan deh," ujar Megawati dalam pidato politiknya.
Sumber:Detik.com
