Jokowi Bagi-bagi Bansos Rp55,5 Triliun dalam Jangka Waktu 4 Bulan

Jakarta, Jurnalisme.Online-

Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makin lambat menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) maupun subsidi hingga akhir April 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja bansos sampai 30 April 2024 sebesar Rp 55,5 triliun, turun 2,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 57,1 triliun.

Nilai belanja bansos pada akhir April 2023 itu pun sebetulnya sudah turun 8,1%, sebab pada periode April 2022 mencapai 62,2 triliun atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Bansos sampai April Rp 55,5 triliun, kalau dibanding 2023 sebetulnya malah turun 2,9%," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Selasa (28/5/2024).Nilai belanja bansos itu terdiri dari penyaluran melalui Kementerian Sosial Rp 27,7 triliun dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Melalui Kementerian Kesehatan senilai Rp 15,4 triliun dalam bentuk bantuan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,7 juta peserta. Lalu, melalui Kementerian Pendidikan Rp 10,7 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 7,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 735,1 ribu mahasiswaPenyaluran bansos melalui Kementerian Agama senilai Rp 1,6 triliun, antara lain dengan PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 42,9 ribu mahasiswa. Adapula bansos yang dicairkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 64,6 miliar untuk tanggap darurat bencana.

Selain belanja bansos yang turun pada April 2024, belanja subsidi juga anjlok. Nilainya hanya Rp 51,8 triliun atau turun hingga 16,5% dibandingkan realisasi pada 2023 yang mencapai Rp 62 triliun. April 2023 merupakan realisasi belanja subsidi tertinggi lima tahun terakhir.

"Turun tajam tentu kita lihat nanti perkembangannya kalau subsidi itu dari sisi konsumsinya, volumenya, dan kemudian kurs, serta harga minyak," ucap Sri Mulyani.

Belanja subsidi yang turun hingga April 2024 itu adalah subsidi BBM sebesar 2,6% dari Rp 4,4 triliun menjadi Rp 4,3 triliun. Subsidi lainnya naik tipis, seperti LPG 3 kg 0,8% dari 1,99 juta metrik ton menjadi 2 juta metrik toLalu, listri bersubsidi naik 3% dari 39,2 juta pengguna menjadi 40,3 juta pengguna. Penyaluran KUR naik drastis 68,7% dari Rp 53,6 triliun menjadi 90,5 triliun, dan debiturnya pun juga makin banyak dari 900 ribu menjadi 1,6 juta orang atau naik 65,7%.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi memang berencana mengevaluasi pemberian subsidi energi pada bulan depan. Meskipun, saat ini pemerintahannya menjamin masih mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga Juni.

Jokowi menekankan, penyesuaian subsidi itu tergantung pada kondisi fiskal negara dan harga minyak global.

"Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat harganya, harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Sumber:CNBC.INDONESIA