BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
//Jurnalisme.Online.com II Tual -Sosialisasi Tentang Tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer Dalam penanganan Perkara Konektifitas Pada Satuan TNI - POLRI Kabupaten Maluku tenggara dan kota tual.Senin,22/1/2024
Kegiatan Sosialisasi Dan Silaturahmi Bertempat di Aula Balai Kota Tual.Jln.Gajah mada, Kelurahan lodar'el, pulau dullah selatan, Kota Tual.
Hadir dalam kegiatan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku,Asintel Kejati Maluku Rajendra D Wiritanaya, SH, MH, Aspidsus Kejati Maluku Triono Rahyudi, SH,M, Asbin Kejati Maluku Cumondo Trisno, SH, MH, Aspidmil Kejati Maluku Letkol Chk Satar M. Hutabarat, Koordinator Pidsus Kejati Maluku Bagus, SH, MH, Kabag TU Kejati Maluku Adrianus Notanubun, SH, MH, Jajaran TNI,Polri ,Bea cukai, imigrasi di Tual Malra
Aspidmil Kejati Maluku, Satar Hutabarat,SH mensosialisasikan adanya pembentukan struktur baru bidang pidana militer dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas wewenang dibidang penindakan, penuntutan dan upaya hukum dan eksekusi dalam penanganan perkara koneksitas yang melibatkan oknum anggota TNI dengan masyarakat sipil. Apabila ada perkara koneksitas keterlibatan militer dan sipil harus dilakukan monitoring dan koordinasi teknis kepada satker jajaran TNI maupun Kejaksaan.
Dengan adanya sosialisasi kepada seluruh Jajaran TNI POLRI di kota tual dan Malra semoga dapat memberikan yang lebih baik tentang tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI dengan sipil.
Peran pengadilan militer sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan penegakan hukum TNI. Ketika seorang TNI melakukan tindak pidana baik militer maupun umum, dan tidak mendapatkan pemecatan, maka ia diharapkan kembali ke militer dengan kondisi integritas TNI. Sedangkan pengadilan militer dan pengadilan umum memiliki sistem pembinaan narapidana yang berbeda. Itulah mengapa pengadilan militer memiliki urgensi tinggi untuk mengadili tindak pidana militer, dan pelaku militer.
Komar Efruan
