BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Jakarta, Jurnalisme.Online
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan memilih program contract farming dibanding food estate saat kampanye di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Anies mengatakan program food estate membuat dana tak diterima rakyat melainkan ke korporasi.
"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu. Kami melihat cara seperti itu agar lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian kalau kita melakukan foto estate maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi," kata Anies Baswedan di kebun petani holtikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
Anies mengatakan dana itu seharusnya bisa diterima langsung oleh rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut hal ini menjadi alasan AMIN mendorong program contract farming.
"Padahal dana yang sama itu kalau yang di berikan untuk contract farming maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke temapt yang baru tapi justru memberikan kepada mereka yang selaka ini sudah bekerja untuk produksi pertanian, di situ letak perbedaannya ya," ujarnya.
Selain itu, Anies mengatakan pihaknya akan mengubah kebijakan terkait tata niaga pangan. Dia mengatakan AMIN akan mendorong investasi dilakukan di sektor yang mudah menyerap tenaga kerja.
"Nah kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi yang di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita didorong tinggi tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja, jadi perubahan-perubahan seperti itu karena kalau presiden dan wakil presiden sudah ada periodenya tapi kebijakannya yang akan diubah," ujarnya.
Sumber:Detik.com
