BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Jakarta, Jurnalisme Online --
Partai Demokrat buka suara perihal wacana mereka bakal masuk ke jajaran pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lewat kocok ulang alias reshuffle kabinet. Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut reshuffle merupakan hak dan kehendak presiden, bukan siapa pun, termasuk pihaknya.
"Mengenai reshuffle kabinet dan penempatan menteri adalah kehendak presiden, bukan bersedia atau tidak," kata Herman seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (24/10) siang.
Hal yang sama disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku partainya tidak ingin mengomentari isu tersebut lantaran reshuffle merupakan kewenangan mutlak Jokowi selaku presiden.
"Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, kami tak ingin mengomentari dan berandai-andai," kata Kamhar.
Ia menyebut sekarang Demokrat masih fokus mempersiapkan diri menghadapi Pilpres dan Pileg 2024. Saat ini Demokrat tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai bacapres dan bacawapres.
"Berikhtiar dengan segenap daya dan upaya untuk menghantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 dan memenuhi target keterisian kursi di seluruh dapil pada Pileg mendatang," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi memberi sinyal Partai Demokrat akan masuk kabinet setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Memgutip CNN Indonesia, pada Selasa pagi ini kepada wartawan, Jokowi awalnya hanya mengungkap akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Saat ditanya apakah Demokrat akan masuk kabinet, Jokowi merespons dengan anggukan.
Jokowi selanjutnya juga bercerita soal pertemuan dengan AHY di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/10). Ia berkata tak ada yang luar biasa dari pertemuan itu.
Jokowi mengakui mereka membahas sejumlah hal. Namun, Jokowi enggan mengungkap rincian pembahasan di pertemuan itu.
