3 Isu PDIP Menyerang Jokowi:3 Periode Hingga Merasa Ditinggalkan Presiden

Sejumlah kader PDIP termasuk Sekjen Hasto Kristiyanto mulai melontarkan serangan kepada Jokowi.

Termasuk soal PDIP yang menurut Hasto telah memberikan sejumlah keistimewaan kepada sang presiden beserta keluarganya.

Namun relawan pendukung Jokowi, Pro Jokowi (Projo), menilai hal tersebut stigma menyesatkan.

"Pernyataan semacam itu sama dengan mengatakan Pak Jokowi dibilang tidak tahu terima kasih. Kalau saya sederhana saja menjawabnya. Hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu itu hubungan saling menguntungkan," kata Ketua Bappilpres Projo Panel Barus kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).

Menurutnya sejak PDIP mendorong Jokowi maju sejak Pilwalkot Solo hingga Pilpres 2019, hal itu telah membuah hasil yang menguntungkan Jokowi dan PDIP.

"Harus diakui jika PDIP mendapat insentif elektoral yang eksponensial, selain menang pilpres, menang pileg juga, jadi juara satu dari juara tiga. 2009 dia juara tiga, 2014 dia juara satu pilegnya gara-gara dukung Pak Jokowi," ujarnya.

Ia juga menyoroti langkah PDIP yang disebutnya telah 'menyerang' Jokowi dalam tiga isu, yakni food estate sebagai kejahatan lingkungan, isu tiga periode, hingga isu PDIP merasa ditinggal Jokowi dan keluarga usai diberi hak istimewa.

"Ini juga bagian ketiga yang masalah tidak tahu terima kasih, meninggalkan, itu juga stigma, itu juga framing, yang menyesatkan dalam pola hubungan yang saling menguntungkan," sebut Panel.

1. Food Estate

Bulan lalu, Hasto telah menyinggung program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni food estate atau lumbung pangan yang tidak dijalankan dengan baik menterinya.

Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan.

Namun kini, ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal program food estate apakah akan dikembangkan ke sektor kelautan.

Mengingat, pertanyaan itu dilayangkan awak media usai Hasto mengunjungi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor.

"Food estate merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan, hanya ketika presiden Jokowi memberikan mandat kepada menterinya ini kan ada tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest," kata Hasto saat ditemui di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).

Politisi asal Yogyakarta ini pun lantas memberikan contoh bagaimana food estate tidak kerjakan dengan baik oleh menteri tersebut.

Hasto juga menyinggung pengembangan food estate yang kurang mengembangkan penelitian dari para ahli soal potensi lahan gambut dijadikan lokasi tanam bahan pahan.

"Misalnya membentuk perusahan yang diisi oleh kroni-kroninya, bukan sesuatu yang sehat padahal seharusnya ketika kita berbicara food estate tidak bisa melepaskan hulunya, penelitian apakah tanahnya juga cocok untuk tanaman pangan tertentu dan yang paling penting adalah petaninya," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, soal program food estate memang seharusnya melibatkan para petani.

Tak hanya itu riset dan inovasi juga seharusnya dianggap penting.

"Kita tidak bisa membangun food estate tanpa melibatkan petani, perguruan tinggi, riset dan inovasi dan juga melibatkan juga dengan local wisdom dari masyarakat yang ada," pungkasnya.

2. Isu tiga periode

Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.

Ia menduga hal itu disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.

Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.

Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.

3. Ditinggalkan Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa serta rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.

Apalagi, kata Hasto, ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP PIP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," ungkap Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).

Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi.

Namun, ternyata hal yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.

Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.

"Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," kata Hasto.

Sumber: Tribunnews.com