BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
JURNALISME.Online(Medan)-Exco Partai Buruh Sumatra Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Rabu (9/8/2023).Untuk Menuntut dicabut nya undang-undang Omnibuslaw Dan undang-undang Kesehatan,dan isu-isu nasional lainnya termasuk persoalan sengketa tanah di Sumatera Utara.
Beberapa Saat setelah menyampaikan orasi nya di depan gedung kantor gubernur Sumatera Utara
massa aksi Partai Buruh diterima masuk ke dalam kantor gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan tuntutannya yang diwakili oleh Willy Agus Utomo SH Selaku Ketua Partai Buruh Sumut Dan beberapa perwakilan serikat buruh lainnya.
Mereka menyampaikan sebanyak 15 tuntutan dengan sembilan di antaranya adalah tuntutan lokal, termasuk permasalahan pertanahan di Provinsi Sumut.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, ada 28 ribu masyarakat petani yang menjadi korban mafia tanah di Sumut dalam satu tahun terakhir.
"Ada kasus-kasus tanah di sini. Ini yang perlu kami kritisi dari Partai Buruh adalah usut mafia-mafia tanah korporasi perumahan. Ini gerakannya serentak baru satu tahun ini di seluruh Sumatra Utara. Siapa yang memback up ini?. Diduga adalah oknum aparat dan oknum pemerintah itu sendiri. Ini harus dibongkar," ujar Willy usai bertemu dengan Plh Sekda Sumut, Basarin Tanjung, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Abdul Aris Nasution, serta beberapa pejabat Pemprov Sumut lainnya di lantai 2 kantor Gubernur Sumut.
Willy menuturkan, 28 ribu masyarakat Sumut dan petani tergusur paksa dalam waktu serentak. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah dan aparat hukum menangkap mafia tanah yang merugikan rakyat Sumut.
"Kami akan membesarkan kasus ini sampai ke Nasional. Ini seolah-olah kalau kita membiarkan ini, kaum-kaum pengusahanya dikasih kesempatan, mereka tutup mata, tapi kalau viral baru mereka akan tegakkan hukum. Makanya kami harus viralkan gerakan mafia perumahan yang ingin menguasai aset-aset negara yang sudah lama ditempati oleh rakyat," ungkapnya.
Sementara itu Ketua FSPMI Sumut ini menjelaskan, pihaknya juga akan menyurati gugus tugas reforma agraria di Sumut untuk menindaklanjuti permasalahan tanah yang terjadi.
"Intinya tadi mereka menyambut baik tuntutan kita dan akan disampaikan, diakomodir ke pimpinan. Khusus untuk pertanahan kami akan menyurati dan bertemu dengan gugus tugas menyampaikan persoalan tani yang digusur itu. Kami sudah punya datanya, nanti akan kami bawa ke gugus tugas reforma agraria di Sumut," pungkasnya.(FS)
