BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
SAMPANG jurnalisme.online
Birokrasi di Sampang Madura Jawa Timur dinilai jauh dari kata "Sehat dan Profesional"
Terbukti dari kinerja Tim Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdiri dari gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dishub, Diskopindag, Satpol PP dan DLH Perkim yang tidak konsisten dalam menjalankan aturan serta ketentuan dengan diterbitkannya SE pada kegiatan Car Free Day (CFD)
Diketahui melalui Surat Edaran (SE) Diskopindag disebut bahwa pada kegiatan CFD tiap minggu di area Wijaya Kusuma disterilkan dari kegiatan perdagangan, sedangkan kegiatan PKL dipindah ke area Gor Indoor dengan nama Pasar Minggu
Namun sejak diresmikan kegiatan CFD versi baru itu selalu kontroversi dan terjadi inkonsistensi dari Tim Penataan PKL seperti yang katanya steril tetap membiarkan ada pedagang, yang katanya bebas asap tapi membiarkan ada kendaraan lalu lalang sementara PKL dituntut harus patuh dan mengikuti aturan pindah ke Gor Indoor
Terbaru, entah yang keberapa kalinya (keseringan) ketidak konsistenan terjadi lagi pada CFD minggu 30/7, tampak area Wijaya Kusuma masih marak ada aktivitas Pedagang tanpa ada pihak Petugas pun yang menghalau
Kondisi itu membuat para PKL yang digusur ke area Gor Indoor mengelus dada karena merasa di dholimi oleh Tim Penataan PKL, pasalnya PKL diminta patuh pindah ke Gor Indoor dengan alasan steril walaupun terpaksa tapi di tempat lama (Wijaya Kusuma) dibiarkan ada Pedagang baru yang beraktivifas
Waktu dikonfirmasi minggu 30/7 sekitar pukul 08.30 wib Plt Kepala Dishub Yulis Juwaidi selaku Leading sektor kegiatan CFD langsung menghubungi pihak Satpol PP dan menyatakan Satpol PP sudah melakukan tindakan, padahal pantauan kontributor Anekafakta masih belum ada Petugas dari Satpol PP
Faisol Anshori Kepala DLH Perkim menyatakan akan menjadi evaluasi pada Rakor mendatang dan ungkapan yang sama disampaikan oleh Hj Chairijah selaku Kepala Diskopindag
"Tupoksi kami di pembinaan dan pengembangan usaha Usaha Mikro khususnya PKL, "tuturnya
Anehnya H Yuliadi Setiawan Sekdakab merespon konfirmasi keesokan harinya senin 31/7 dengan menyatakan masih akan dicek
Permasalahan itu disikapi dingin oleh Chaerul Saleh Aktivis LSM Study Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (SP2M)
"Bukti bahwa Sekdakab sebagai Pimpinan Birokrasi lemah dan tidak mampu mewujudkan Birokrasi sehat serta Profesional," ujarnya
Disebut SE itu mengatasnamakan Pemerintah atas keputusan Tim Penataan PKL yang dikoordinir Sekdakab melalui Diskopindag dan sesuai Tupoksinya urusan ketegasan menindak PKL dilokasi steril waktu CFD merupakan ranahnya Satpol PP
"Rupa rupanya Satpol PP masih disibukkan dengan kegiatan TAJIR berupa DBHCHT, sedangkan untuk mengawal SE itu aras arasan," imbuh Chairil Saleh geleng geleng kepala
Terkait hal itu pada selasa 1/8, baik Drs Suryanto MM Kepala Satpol PP maupun Suady Asyikin Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP belum meresponnya walaupun konfirmasi melalui WhatsApp yang terkirim ke Suaidy Asyikin tersebut tertanda sudah terbaca.
(SP)
