BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
SAMPANG jurnalisme.online
Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Madura Jawa Timur terkait Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 masih belum dipenuhi secara maksimal oleh Pemkab setempat
Dipangkasnya Anggaran Pilkada dari yang diusulkan KPU itu memantik reaksi dari H Mino selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Garuda Sampang
Di Kantor DPC Partai Garuda jalan Mawar Kelurahan Dalpenang minggu 16/7, Ia mengungkapkan bahwa kontestasi Pilkada ini murni gawenya Pemerintah Daerah yang berbasis APBD
"Salah satu tugas Pemetintah Daerah memfasilitasi melalui dukungan Anggaran untuk kelancaran serta kesuksesan suksesi Kepemimpinan," ujar H Mino yang diamini oleh Ustadz Munir selaku Sekretaris DPC Partai Garuda
Selain itu Anggaran yang diusulkan oleh KPU berbasis tahapan dengan mengacu kepada kebutuhan yang ada secara konkrit dan rasional
"Jika semisal dikepras pasti akan mengurangi kegiatan yang sudah direncanakan," imbuhnya
Ia berharap Pemerintah Daerah melalui BPPKAD dan Banggar DPRD dapat mempertimbangkan dan lebih memperioritaskan kepentingan Pilkada untuk menjamin kualitas proses Demokrasi di Kabupaten Sampang, sehingga dengan terpenuhinya usulan Anggaran itu maka tidak ada alasan KPU mengabaikan prinsip Demokrasi yang dijalani sesuai tugas yang diamanatkan
Dijelaskan oleh Addy Imansyah, pihaknya mulai tahun 2021 sudah merancang usulan Anggaran Pilkada masih dengan asumsi Pandemi Covid-19
Menurutnya pasca Pandemi kembali mengusulkan Anggaran yang lebih konkrit dengan tidak mempertimbangkan terjadinya Pandemi Covid-19 yakni dari 88,8 M berubah menjadi 58 M
"Karena Pemerintah Daerah hanya mampu berkisar 45 M hingga 50 M, maka kami harus putar otak untuk menelaah kembali," tutur Addy Imansyah
Ditambahkan, pihaknya sudah mengingatkan supaya Pemkab melakukan saving Anggaran jauh hari sebelum Pilkada tahun 2024 agar tidak terlalu berat dan membebani kebutuhan lain di tahun berikutnya
Waktu dikonfirmasi oleh reporter Targethukum minggu 16/7, Sueb Kepala Bidang Keuangan BPPKAD membenarkan tidak terpenuhinya secara keseluruhan Anggaran Pilkada yang diusulkan KPU
"Iya mas rencananya nanti akan diberi hibah dengan kisaran pagu 45 M sampai 50 M," ungkapnya
Namun buru buru digaris bawahi keputusan tersebut belum final dan masih menunggu pembahasan akhir oleh Banggar DPRD bersama TAPD.
(SP)
