BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Aceh Tamiang | jurnalisme online-|Rapat paripurna dprk aceh tamiang ke-3 agenda jawaban/penjelasan bupati aceh tamiang (eksekutif) atas pandangan umum anggota dewan (fraksi-fraksi) dprk aceh tamiang terhadap rancangan qanjn kabupaten aceh tamiang tahjn anggaran 2023.
Paripurna ke III Pada hari Rabu, 5 Juli 2023 pukul 15.15 Wib telah berlangsung Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang Ke-3 dengan Agenda Jawaban/Penjelasan Bupati Aceh Tamiang (eksekutif) atas pandangan umum Anggota Dewan ( Fraksi- Fraksi) DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 bertempat di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang yang dihadiri ± 45 orang diantaranya “
Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto,ST
Wakil Ketua DPRK Muhammad Nur
Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tamiang Muslizar.S.Pd
Sekertaris DPRK Aceh Tamiang Rulina Rita, ST, MT.
Kabag Hukum dan Persidangan Sekertariat DPRK Aceh Tamiang Zainuddin Rambe,SE Para Anggota DPRK Kab. Aceh Tamiang sebanyak 18 orang
Para perwakilan OPD dan Camat Kab. Aceh Tamiang.
Adapun tertib acara Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang Ke-3 dengan Agenda Jawaban/Penjelasan Bupati Aceh Tamiang (eksekutif) atas pandangan umum Anggota Dewan ( Fraksi- Fraksi) DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 sebagai berikut :
Laporan Sekwan DPRK Aceh Tamiang Rulina Rita, ST, MT bahwa Anggota DPRK Aceh Tamiang yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang, maka Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang Ke-3 dengan Agenda Agenda Jawaban/Penjelasan Bupati Aceh Tamiang (eksekutif) atas pandangan umum Anggota Dewan ( Fraksi- Fraksi) DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan.
Panduan sidang dan pembukaan rapat oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto,ST sekaligus membuka Acara Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang sebagai berikut”
Sesuai agenda hari ini adalah Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang Ke-3 dengan Agenda Jawaban/Penjelasan Bupati Aceh Tamiang (eksekutif) atas pandangan umum Anggota Dewan ( Fraksi- Fraksi) DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023
Pada Rapat Paripurna ke-2 pada Selasa, 4 Juli 2023 l kita telah sama-sama mendengarkan pandangan umum dari Fraksi-Fraksi yaitu dimulai dari Fraksi Gerindra juru bicara Salbiah.S.Pd.I, MM Fraksi Partai Aceh juru bicara Juniati.S.Farm, apt Fraksi Tamiang Sepakat juru bicara an. Maulizar Zikri dan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan juru bicara Desi Amelia
Selanjutnya akan dilaksanakan pembacaan penyampaian Jawaban/Penjelasan Bupati Aceh Tamiang (eksekutif) atas pandangan umum Anggota dewan (Fraksi-Fraksi) DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023
Penyampaian Jawaban/Penjelasan Bupati Aceh Tamiang (eksekutif) atas pandangan umum Anggota dewan (Fraksi-Fraksi) DPRK Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dab Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tamiang Muslizar.S.Pd sebagai berikut
Sehubungan dengan pertanyaan /tanggapan/saran yang diajukan oleh Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Tamiang pada Rapat Paripurna ke-2 (dua) yang lalu, perkenankan pada kesempatan Rapat Paripurna ke-3 (tiga) hari ini, Kami memberikan jawaban/penjelasan atas pertanyaan/tanggapan/saran dimaksud. Namun sebelumnya Kami beserta segenap jajaran Eksekutif terlebih dahulu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas respon positif dari Anggota Dewan Yang Terhormat atas nama Fraksi terhadap pengajuan 7 (tujuh) Rancangan Qanun (Raqan) yang Kami sampaikan pada Rapat Paripurna ke-1 (satu) pada tanggal 3 Juli 2023 yang lalu.
Secara umum, Kami memandang subtansi materi Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Tamiang lebih bersifat saran dan masukan, disamping itu ada beberapa pertanyaan dan koreksi terhadap materi Raqan, Untuk itu kami Untuk itu kami perlu memberikan penjelasan atas pertanyaan ,tanggapan/saran tersebut.
Memulai sambutan ini, Kami akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Partai Aceh, Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, Fraksi Tamiang Sepakat dan Fraksi Partai Gerindra sebagai berikut: Bahwa seluruh tahapan penyusunan Raqan sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dan dalam prosesnya pun melibatkan DPRK Aceh Tamiang melalui Panitia Legislasi dan juga diharapkan ketika Raqan ini ditetapkan menjadi Qanun nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang serta saran agar Qanun ini tetap mengedepankan kearifan lokal sudah tercermin dalam muatan RaqanRaqan yang akan kita bahas bersama sebentar lagi.
Penjelasan kami terhadap Raqan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disampaikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya, retribusi menjadi salah satu sumber penerimaan PAD selain pajak yang berguna untuk pembangunan. Sesuai dengan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak serta Tarif Pajak dan Retribusi harus ditetapkan dalam 1 (satu) perda atau qanun sebagai Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, dengan harapan jika telah disahkannya Raqan ini menjadi qanun, maka dapat memberikan kemampuan kita Pemerintahan Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis menciptakan tujuan pembangunan nasional, dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam mewujudkan Kabupaten Aceh Tamiang bermarwah maju dan sejahtera.
Pandangan umum kami terhadap saran dan masukan atas rancangan Qanun Perlindungan Anak dan Perempuan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam Raqan ini selain memuat Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, kami juga menjabarkan tentang apa itu Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Hak-Hak Korban serta Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua/Wali, Masyarakat serta Dunia Usaha, kami berkeinginan selain Pemerintah Daerah, Dunia Usaha atau Swasta juga ikut berpartisipasi mengalokasikan anggaran untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap perempuan sesuai kompetensi. Selain itu dalam raqan ini juga akan mengatur tentang kerjasama dan kemitraan dimana melalui kemitraan tersebut, diharapkan akan mampu mejembatani perangkat daerah mengenai urusan ini dengan seluruh mitra yang ada dalam menyampaikan informasi dan membangun kesamaan persepsi tentang perlindungan perempuan dan anak. Terhadap Raqan tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, secara umum dapat kami sampaikan bahwa perubahan ini dilakukan dalam rangka penataan kembali kelembagaan dan susunan keanggotaan pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang guna dapat mengikuti perkembangan sistem pendidikan nasional yang berkelanjutan.**(yd)
