BUTUH BANTUAN HUKUM?
.png)
Jurnalisme.Online
- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut merespons soal kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat.
Mahfud mengatakan fenomena tersebut masih baru sehingga dibutuhkan pendalaman atas permasalahan itu.
Sehingga tak boleh sembarangan sebelum keluar hasil dari pendalaman tersebut.
"Masih dipelajari karena itu kan fenomena yang baru saja, tapi kita tidak boleh sembarang menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami," kata Mahfud seperti ditayangkan Kompas TV, Kamis (22/6/2023).
Mahfud berharap tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jawa Barat bisa bekerja secara baik mendalami maksud dari ketidaksesuaian yang selama ini dipersoalkan.
"Supaya bekerja dengan baik, kita menunggu hasilnya saja," katanya.
Ia menyebut jika ada pelanggaran yang ditemukan, siapapun termasuk Ponpes Al Zaytun akan ditindak.
"Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh Indonesia (ditindak), tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami dulu," pungkas Mahfud.
Tim Investigasi Khusus dari Pemprov Jawa Barat mulai terjun mengusut kasus dugaan penyimpangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat pada Rabu (21/6/2023).
Tim investigasi ini dibentuk Pemprov Jabar untuk melakukan klarifikasi dan bertanya kepada pihak Ponpes Al Zaytun hingga kemudian ditarik kesimpulan.
Kesimpulan tersebut yang nantinya akan diumumkan ke publik apakah benar ada ajaran agama menyimpang atau tidak.
Ia juga akan berkoordinasi dengam tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Ini tahun politik, kami akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kami akan bekerja cepat,” ujar Mahfud.
“Insya Allah, pekan depan kami sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya,” katanya lagi.
Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum menerangkan bahwa pihak Pondok Pesantren Al Zaytun yang diwakili oleh Syekh Panji Gumilang menyatakan siap dan terbuka menerima tim dari Pemprov Jabar.
Sebelumnya, ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini mendapat sorotan publik seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang yang membuat resah dan gaduh masyarakat.
Sejumlah pihak meyakini ponpes Al Zaytun memiliki ajaran yang menyimpang dan sesat. Bahkan, meminta Al Zaytun dibubarkan.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mendesak pemerintah segera menindak Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.
"Meminta segera pemerintah hadir dan menyelesaikan masalah Panji Gumilang dan Az-Zaitun karena ajarannya sudah diputuskan menyimpang oleh MUI dan Ormas Islam," ujar Cholil mengutip twitter pribadinya, Sabtu (17/5/2023).
Sebelumnya, MUI melakukan investigasi di Pondok Pesantren Al Zaytun terkait aspek keagamaan dan akidah.
Penelitian di Ponpes Al Zaytun tersebut akan dilakukan pada pertengahan Juni 2023 untuk mengklarifikasi sejumlah dugaan penyimpangan yang ditujukan terhadap Al Zaytun dan Panji Gumilang.
“Memang tupoksi penelitian MUI hanya pada bidang keagamaan, lebih spesifik soal akidah. Tapi jika ditemukan ada data lain tetap dimasukkan ke dalam hasil penelitian,” kata Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian, Prof Utang Ranuwijaya, beberapa waktu lalu.
Sumber:Tribun.Com
